Sejarah Perkembangan Koperasi Di Dunia Dan Di Indonesia

  • July 23, 2020

Menteri BUMN Erick Thohir memastikan investasi ini berjalan dari sisi produksi dan juga memiliki pasar di dalam dan luar negeri. “Kita tahu bahwa UU CK ini merupakan terobosan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Di dalamnya juga diatur bagaimana pemerintah memberikan kemudahan, perlindungan, dan penguatan UMKM. Nanti setelah OSS yang baru diterapkan, usaha dengan risiko rendah hanya perlu NIB, tidak perlu izin,” jelas Tina. Juru Bicara BKPM Tina Talisa menyampaikan bahwa kondisi pandemi COVID-19 yang dialami hampir di seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, memang mengakibatkan kontraksi perekonomian secara international.

Beberapa point untuk langkah awal usaha dibidang mode

Rencananya pembangunan bendungan oleh PT Nindya Karya akan memakan waktu kurang lebih 2 tahun yang dilanjutkan dengan pembangunan PLTA oleh PT Indonesia Power. Pembangunan LRT Bandara I Gusti Ngurah Rai bertujuan untuk memfasilitasi pengguna dan diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antara terminal satelit Jineng di Kuta dengan Bandara Ngurah Rai. Selain itu juga LRT dapat menjadi alternatif moda transportasi menuju bandara yang mengurangi kemacetan lalu lintas di sekitar bandara. Mitsubish Chemical merupakan perusahaan kimia terbesar Jepang yang berdiri sejak tahun 2005.

Masalah-masalah utama dalam industri intermodal melibatkan pertukaran informasi untuk memfasilitasi switch pengiriman antara moda transportasi yang berbeda karena switch ini sering melibatkan penundaan yang cukup, dan mengorbankan kinerja waktu pengiriman. Perusahaan jasa pos dan kurir seperti Pos Indonesia, JNE, TIKI, FedEx, UPS, dan USPS, yang mengantarkan paket dengan berat kurang dari 30 kilogram. Perusahaan jasa pos dan kurir menggunakan transportasi udara, truk, dan kereta api untuk mengangkut paket. Pipeline digunakan terutama untuk pengangkutan minyak mentah, produk minyak olahan, dan gas alam. Transportasi dengan moda pipeline memerlukan infrastruktur dengan investasi biaya tetap yang besar.

Kita tidak ingin sentra ekonomi hanya di pusat, tapi juga harus didorong di daerah. Minimal 20% kegiatan provide chain-nya diberikan kepada daerah, dengan catatan perusahaan lokal yang memiliki kapabilitas, kapasitas, dan ekuitas,” tegas Imam. Di samping itu, Kepala BKPM juga mengingatkan bahwa konteks investasi di sini tidak hanya pelaku usaha besar atau asing, namun juga usaha mikro, kecil dan menengah . Hal ini sesuai dengan amanah Presiden Joko Widodo untuk memberdayakan dan meningkatkan kelas UMKM. BKPM mendorong kemitraan pengusaha asing maupun nasional yang berinvestasi agar dapat bermitra dengan pengusaha di daerah dan UMKM. Di samping itu, penyebaran investasi ke luar Jawa semakin meningkat pada periode ini.

“Misal investor yang melakukan kegiatan usahanya di Jawa, bisa kita kasih insentif fiskal selama 10 tahun. Tapi jika investasinya di luar Jawa, pemerintah bisa berikan insentif fiskal sampai dengan 15 tahun. Perlakuan khusus ini perlu dilakukan, agar investor mempertimbangkan melakukan usahanya di luar Jawa. Lebih lanjut Deputi Dalaks juga menjelaskan strategi pemerintah dalam menarik investor untuk melakukan kegiatan usahanya di luar Jawa.

Konsolidasi tersebut dilakukan dengan harapan aparat penanaman modal di daerah dapat bersikap pro aktif untuk membantu investor dalam merealisasikan investasinya di daerah. [newline]Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong mendatangi langsung beberapa perusahaan besar di Korea Selatan untuk merealisasikan rencana investasi yang sudah dibidik sejak beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan kali ini, Kepala BKPM bertemu dengan beberapa perusahaan di bidang industri baja, otomotif, kimia dasar, logistik, bioskop dan hiburan, dan pembangkit listrik. Kunjungan kerja dilakukan sebagai tindak lanjut kunjungan kerja Presiden RI ke Korea Selatan pada September 2018, yang bertemu dengan perusahaan-perusahaan besar yang berinvestasi di Indonesia dalam rangka mendorong percepatan realisasi investasi perusahaan-perusahaan tersebut. Berbagai pertanyaan tersebut menjadi topik utama dari kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Data untuk DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Badan Koordinasi Penanaman Modal di Surabaya, Jawa Timur (Rabu, 25/09). Acara ini merupakan rangkaian terakhir yang sebelumnya telah dilaksanakan di Bandung dan Medan. Melalui kegiatan ini, diharapkan pemerintah daerah memiliki sumber knowledge yang sama dan akurat terkait penanaman modal untuk digunakan dan diolah lebih lanjut tanpa harus mengajukan permohonan permintaan information ke BKPM.